Raja Arab Saudi, Abdullah menuduh Inggris tidak berbuat banyak untuk memerangi terorisme internasional, yang dia katakan bisa membutuhkan waktu 20 atau 30 untuk menumpasnya.

Dia berbicara dalam wawancara BBC menjelang lawatan kenegaraannya ke Inggris – yang merupakan kunjungan pertama oleh raja Saudi dalam 20 tahun.

Dia juga mengatakan Inggris gagal mengambil tindakan setelah mendapat informasi dari pihak Saudi yang kemungkinan bisa digunakan untuk mencegah serangan teroris.

Wartawan keamanan BBC Frank Gardner mengatakan para pejabat pemerintah Inggris dengan keras membantahnya.

Raja Abdullah diperkirakan akan tiba di Inggris pada Senin sore, namun lawatan resminya baru dimulai hari Selasa.

Dalam wawancara BBC dia mengatakan perang melawan terorisme membutuhkan upaya lebih banyak dari negara-negara seperti Inggris dan bahwa al-Qaida terus menjadi masalah besar di Arab Saudi.

Wartawan urusan dunia BBC John Simpson mengatakan Raja Abdullah merasa kesal dengan masyarakat internasional yang tidak mengambil tindakan atas proposalnya untuk mendirikan pusat informasi tentang terorisme di PBB.

‘Informasi’ teror

Raja Saudi ini, yang berbicara melalui penerjemah, mengatakan dia yakin sebagian besar negara tidak menanggap masalah ini serius, “sayangnya, termasuk Inggris”.

“Kami sudah mengirim informasi ke pemerintah Inggris sebelum serangan teroris di Inggris tetapi sayangnya tidak ada tindakan. Dan informasi itu mungkin saja bisa mencegah tragedi terjadi.”

Pemerintah Saudi mengatakan mereka memberikan informasi kepada Inggris yang kemungkinan bisa mencegah pemboman London tahun 2005 jika diambil tindakan.

Penyelidikan oleh Komite Intelijen dan Keamanan Parlemen Inggris tidak menemukan bukti bahwa informasi rahasia yang diberikan oleh pihak Saudi bisa mencegah pemboman 7 Juli 2005, kata wartawan BBC Frank Gardner.

Lawatan Raja Abdullah ini memicu kontroversi tentang hubungan Inggris dengan Arab Saudi.

Unjuk rasa direncanakan akan digelar di luar kedutaan Saudi di London pekan ini untuk memprotes catatan hak asasi manusia negara tersebut.(BBC ; 29/10/2007)

Hidayatullah.com— Ketua badan pengawas nuklir PBB, Mohamed ElBaradei, mengemukakan, Ahad, dia tidak memiliki bukti bahwa Iran sedang aktif membuat bom nuklir. 

“Saya belum mendapat informasi apapun bahwa saat ini berlangsung program senjata nuklir yang aktif secara konkret,” kata direktur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tersebut kepada CNN. Dia mengingatkan bahwa ancaman AS itu seperti “menyiram bensin ke api”.

“Meskipun jika Iran akan membuat senjata nuklir…setidak-tidaknya mereka masih butuh beberapa tahun lagi untuk memiliki senjata seperti itu,” katanya, mengutip penilaian dari para pejabat AS sendiri, yang dilansir AFP.

“Pada tahap sekarang kita perlu meneruskan usaha lewat diplomasi yang kreatif…karena saya tidak melihat adanya solusi lain kecuali diplomasi dan inspeksi,” kata ElBaradei.

Gedung Putih, Jumat, menolak adanya kesamaan antara pernyataan mereka terhadap Iran dengan persiapan saat akan menyerbu Iraq.

“Kami sepenuh hati ikut proses diplomatik,” kata juru bicara Gedung Putih, Tony Fratto kepada para wartawan, namun mengatakan bahwa mengesampingkan pengerahan militer adalah sesuatu yang “kurang bijaksana”.

Dalam bulan-bulan terakhir, Bush telah meramal tentang “holocaust (bencana besar) nuklir” dan “Perang Dunia III”, jika Iran memiliki senjata nuklir. Wapres Dick Cheney menyebut “konsekuensi berat” bagi Iran jika menolak tuntutan global untuk membekukan program nuklir mereka.

ElBaradei mengemukakan jika AS memiliki informasi lebih banyak dibanding IAEA mengenai program nuklir Iran, dirinya “akan sangat senang menerima dan menindaklanjutinya.”

Dia mengemukakan “kami saat ini belum dapat memberi izin (program nuklir) kepada Iran karena masih banyak tanda tanya.”

“Tapi apakah kami telah melihat bahwa Iran memiliki bahan nuklir yang akan siap dijadikan senjata? Tidak. Apakah kami melihat program persenjataan yagn aktif? tidak,” katanya.

“Perang kata-kata” tidak akan menyelesaikan masalah nuklir Iran, kata ElBaradei, lalu menyebut perundingan yang masih berlangsung dengan Korea Utara sebagai contoh untuk menangani kasus Iran.

Dia mengingatkan bahwa pengunaan militer dapat memicu “lautan api” global. [ant/http://hidayatullah.com Senin, 29 Oktober 2007 /)

Comment

Isu nuklir Iran hanyalah arogansi kekuasaan AS yang tidak menginginkan adanya kekuatan negeri Islam yang maju seperti Iran. Kalau nuklir memang tidak baik untuk manusia, kenapa AS memiliki bahkan mengembangkannya ? Kenapa hanya nuklir Iran yang dipersoalkan , bagaimana dengan nuklir Israel ?

Konvensi umat

Ormas-ormas Islam didesak untuk segera mengadakan konvensi umat Islam, untuk menentukan calon kepala daerah yang akan didukung. Kalaupun tidak memunculkan nama calon, konvensi bisa menghasilkan kriteria calon pemimpin dambaan umat.

Hal itu terungkap dalam diskusi pemilihan gubernur (pilgub) di Wisma Rossan Jln. Gegerkalong KPAD, Bandung, Sabtu (27/10). Diskusi menghadirkan Ketua KPU Jabar Setia Permana, pakar politik Unpad Dede Mariana, dan ustaz M. Rahmat Kurnia dari Lajnah Siyasah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurut ustaz Rahmat, seharusnya momentum pemilihan kepala daerah digunakan untuk pendidikan politik rakyat, bukan sebatas dukungan kepada calon-calon tertentu. ”Sampai saat ini, yang lebih tampak ke permukaan adanya konflik dukungan di antara bakal calon kepala daerah. Hal ini termasuk upaya membodohi umat,” katanya.

Ustaz Rahmat mengingatkan tidak selamanya perubahan masyarakat dimulai dari pilkada bahkan pemilihan presiden. ”Perubahan masyarakat justru lebih berpeluang melalui kekuatan umat. Sudah beberapa kali pemimpin berganti melalui pemilihan, namun nasib rakyat tidak beranjak,” katanya.

Dede Mariana mengatakan, untuk membuat perubahan di masyarakat, perlu menumbuhkan kesadaran baru di masyarakat. ”Kita perlu revolusi kesadaran untuk mengubah paradigma masyarakat, bukan revolusi fisik,” katanya.

Sedangkan Setia Permana mengatakan, belum ada jaminan sama sekali apabila pil­kada sukses akan terjadi perubahan mendasar di Jawa Barat. ”Padahal, ongkos politik pilkada sangat besar,” katanya.

Bahkan, nantinya masyarakat bisa mengetahui dampak dari demokrasi yang belum tentu sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. (Pikiran Rakyat : Selasa, 30 Oktober 2007)

Oleh DEDI DHARMAWAN

MESKI masih sekitar delapan bulan lagi, geliat perpolitikan Jawa Barat menyongsong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2008 sudah semakin terasa. Beberapa partai politik saat ini tengah menggodok dan menyeleksi nama para bakal calonnya. Meski kebanyakan di antaranya masih dalam tahap menunggu dan menjajaki setiap perkembangan yang mungkin terjadi, sebagian di antara partai politik ada yang sudah ancang-ancang akan menyebut nama jagonya.

Di sisi lain, tak ketinggalan pula beberapa ormas, kelompok masyarakat, atau organisasi profesi mulai mengeluarkan pernyataan dukungan politiknya terhadap bakal calon tertentu. Menyertai perkembangan itu, sudut-sudut kota disemarakkan pula dengan hadirnya foto-foto besar para kandidat yang kemungkinan akan dijadikan ikon partai politik tertentu untuk diusung pada Pilgub Jabar 2008 mendatang.

Sebagai bentuk dinamika politik tentu itu sangat wajar. Apalagi jabatan gubernur dan wakil gubernur bukan sembarang jabatan. Menengok sedikit kerangka pikir Machiavelisme, siapa pun yang memperoleh kedudukan seperti itu, tersimpul di dalamnya sebuah stigma yang (bisa) cukup menyenangkan, berkuasa, berwenang, dihormati, dan segala fasilitas yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dijamin peraturan perundangan.

Sisi ini bisa benar, lihat misalnya Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam PP itu dinyatakan, selain diberi rumah jabatan, seorang gubernur juga dapat diberikan dua kendaraan dinas jabatan. Sebuah jip dengan kapasitas 4.000 cc dan 1 buah sedan dengan kapasitas 3.000 cc.

Gubernur dan wakil gubernur juga disediakan anggaran biaya penunjang operasional yang besarnya 0,15% dari pendapatan asli daerah. Apabila realisasi PAD Jawa Barat pada 2006 besarnya Rp 3,75 triliun, biaya penunjang operasional Gubernur dan Wagub Jabar untuk tahun 2007 mencapai Rp 5,61 miliar.

Sebagai pejabat negara, gubernur juga berhak atas perlakuan protokoler. Bukan hanya berhak mendapat kawalan para pembantunya di seputar acara resmi, dalam berbagai kesempatan ia juga bisa memperoleh keistimewaan yang (boleh dibilang) diskriminatif jika dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Jangan iri, bila mobil D-1 melenggang, menembus jalan raya, dan kadang-kadang menyebabkan jalan raya jadi tambah macet. Juga, setiap harinya seorang Kasubag Rumah Tangga akan senantiasa siap mengurus berbagai keperluan dinasnya dari A sampai Z.

Unsur finansial

Syarat untuk dapat menjadi Gubernur Jawa Barat dikupas oleh Dr. H. Sunatra dalam “PR” edisi 19 September 2007. Syarat seorang pemimpin Jawa Barat yang benar-benar masagi dari tulisan itu berisi adanya keharusan terpenuhinya berbagai tuntutan moril dan materiil, selain mampu memenuhi batasan normatif seperti diatur UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, PP No. 6 Tahun 2005, serta perangkat peraturan perundangan lainnya. Sayang, tulisan itu tidak memuat secara terperinci syarat aktual lainnya yang sebenarnya merupakan ciri khas proses pelaksanaan demokrasi akhir-akhir ini, yaitu harus mampu secara finansial.

Memang, syarat ini sebenarnya agak kurang enak dan kurang etis dibicarakan. Namun, dalam era transparansi seperti sekarang ini rasanya membicarakan hal seperti itu sudah bukan sesuatu yang mesti ditabukan lagi. Apalagi bila hal itu menyangkut urusan jabatan publik.

Realitas tuntutan demokrasi yang menuntut keandalan secara finansial saat ini sudah merupakan sesuatu yang sulit ditolak keberadaannya. Pada satu sisi, kita bisa setuju bila ada orang mengatakan kalau hal itu jangan terlalu dikedepankan. Sulit dibantah bila pelaksanaan demokrasi yang di dalamnya menuntut adanya kebutuhan barang dan jasa, dinamika massa atau penggiringan opini publik, esensinya merupakan bagian kegiatan ekonomi yang tentu di dalamnya harus melibatkan arus pergerakan dan dukungan keuangan.

Ada dampak negatif yang bisa muncul bila masalah finansial ini terlalu ditonjolkan. Utamanya adalah adanya kekhawatiran munculnya kesan seolah proses demokrasi seperti dalam pilgub saat ini merupakan bentuk legitimasi atas makin tumbuhnya budaya demokrasi yang bertumpu pada nilai-nilai materialisme. Hanya yang kaya yang memiliki kesempatan, sementara yang lain tidak.

Akan tetapi apa boleh buat, tanpa mengecilkan arti semangat juang dan loyalitas para pendukung suatu calon/simpatisan partai, tetap saja pada tataran operasional di lapangan dukungan dana itu harus ada. Bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan uang makan, rokok, atau uang bensin bagi fasilitator politik di tataran bawah. Namun, bukan mustahil pula proses demokrasi seperti dalam pilgub ini menjadi bagian dari kegiatan para pialang politik kelas tinggi guna mendapat keuntungan sesuai dengan sisi kepentingannya masing-masing.

Prediksi belanja bakal calon gubernur

Tanpa bermaksud memengaruhi laju proses demokrasi dalam memilih gubernur, ada baiknya bila kita mencoba menghitung berapa angka ideal yang diperlukan untuk mengikuti proses Pilgub Jabar.

Karena sifatnya “hiburan”, tentu perhitungan di bawah ini tidak merefleksikan kenyataan yang akan benar terjadi pada proses Pilgub Jabar 2008. Perhitungan di bawah ini adalah sekadar angka fiksi politik. Walaupun–setidaknya menurut versi penulis–data kebutuhan itu diupayakan mendekati asumsi tren politik yang disesuaikan dengan kewajaran tingkat harga pasar.

Menjadi gubernur dengan jumlah penduduk sekitar 39 juta jiwa, terdiri atas 26 kabupaten/kota, 599 kecamatan, dan 2.828 desa/kelurahan, jelas membutuhkan biaya besar. Apabila jumlah pemilih Jawa Barat berdasarkan data pemilih pada Pemilu Legislatif 2003 berjumlah 26.016.975 jiwa dan sepersepuluhnya saja harus kebagian kaus berharga Rp 7.500,00 per buah, maka akan dibutuhkan uang Rp 19,5 miliar.

Apabila seluruh kecamatan masing-masing dipasang 10 spanduk biasa yang panjangnya 6 meter, dengan asumsi harga per meter Rp 10.000,00, diperlukan biaya, Rp 359,4 juta. Bila ingin ditambah baligo plastik dengan foto besar sebagaimana saat ini banyak ditemui di jalan raya, dan satu baligo diasumsikan Rp 75.000,00 per buah untuk 599 kecamatan dengan jatah per kecamatan 5 bulan, perlu biaya Rp 224,63 juta. Sementara untuk pamflet/brosus/kalender/cenderamata bila dihitung rata-ratanya per buahnya Rp 500,00 dicetak 1 juta lembar misalnya, diperlukan biaya Rp 500 juta.

Dana lainnya juga diperlukan untuk keperluan fasilitas kampanye yang bukan berbentuk alat peraga. Apabila di satu kecamatan ada 10 orang fasilitator yang bertugas memasang spanduk, membagikan brosur, atau melakukan pekerjaan lainnya, dan mereka diberi uang makan dan rokok sekitar Rp 20.000,00/per hari, kemudian proses pelaksanaan kegiatan diasumsikan berlangsung 7 hari saja (dari 14 hari waktu kampanye), kebutuhan dananya mencapai Rp 838,6 juta. Sementara untuk fasilitator di 26 kab./kota, bila ada 10 orang per kab./kota, dengan biaya makan minum per orang Rp 30.000,00 selama 7 hari akan butuh dana Rp 54,6 juta.

Selain kebutuhan dana di atas, perlu juga diperhitungkan dukungan BBM dan mobilitas komunikasi. Apabila dalam satu kecamatan terdapat 10 orang perlu BBM 5 liter per orang/hari, untuk waktu 7 hari, diperlukan dana Rp 943,43 juta. Bila jatah pulsa untuk komunikasi Rp 10.000,00 per orang untuk 10 orang selama 7 hari di 599 kecamatan, perlu biaya Rp 419,3 juta.

Keseluruhan angka di atas bila diakumulasikan akan berjumlah Rp 22.839.950.000,00. Cukupkah angka itu? Belum tentu juga. Sebab angka itu hanya tertuju pada perhitungan fixed cost yang dapat dihitung dengan harga pasar. Ada pengeluaran biaya lain yang nonfixed cost yang sulit diprediksi berapa besarnya. Itu bisa tertuju misalnya untuk biaya iklan media cetak dan elektronik, atau biaya pertemuan dengan para tokoh/elite politik atau tokoh masyarakat.

Hitungan ekonomis

Mengingat dilihat dari sisi ekonomi uang yang dikeluarkan bisa cukup besar, tentunya kita boleh bertanya, seandainya terpilih jadi gubernur, bisakah uang itu kembali? Bila hitungannya mendekati angka fiksi di atas, rasanya siapa pun yang akan menjadi gubernur jangan pernah berharap biaya politik yang telah dikeluarkannya bakal kembali.

Soalnya, PP 109/2000 menetapkan gaji pokok gubernur Rp 3 juta per bulan. Jika ditambah tunjangan-tunjangan, jumlah totalnya paling antara Rp 25 hingga Rp 30 jutaan per bulan. Kalau semua uang itu ditabung selama lima tahun, paling akan terkumpul Rp 1,8 miliar.

Bagaimana dengan biaya penunjang operasional kepala daerah? Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 sudah memerinci demikian ketat segala bentuk pengeluaran pejabat daerah. Jadi tidak bisa macam-macam.

Biaya politik untuk jadi gubernur Jabar secara ekonomi memang bisa sangat mahal. Meski begitu, tentang sudah bukan kelasnya lagi bagi seorang calon pemimpin setaraf pada bakal calon gubernur atau wakil gubernur untuk terfokus pada pikiran yang amat sederhana itu.

Bagi negarawan, politisi, dan pejabat setingkat gubernur, segala investasi yang ditanamkannya dianggap telah kembali dan membuahkan hasil hanya oleh kehadiran satu hal saja. Yaitu segala kerja keras dan pengorbanannya telah memberikan kepuasan, kesenangan, dan ketenangan bagi masyarakat dan aparatnya.*** 

Penulis, mantan wartawan/alumnus Fak. Hukum Unpad 1989/Sekjen Komite Peduli Jawa Barat/PNS pada Sekretariat DPRD Jabar.

(Pikiran Rakyat : Selasa, 30 Oktober 2007)

Comment :

Meskipun biaya pilkada dan birokrasi demikian besar, namun rakyat jauh dari kemakmuran dan kesejteraan. Inilah demokrasi , yang hanya menguntungkan segelintir orang

Sanksi pengurangan bahan bakar dari Israel terhadap Jalur Gaza menghukum seluruh penduduk dan tidak bisa diterima, kata Sekjen PBB Ban Ki-moon.

Dia berbicara setelah Israel mulai mengurangi pasokan bensin dan diesel sesuai degan deklarasi bulan lalu dan Jalur Gaza adalah daerah musuh.

Para pejabat Israel membenarkan bahwa mereka telah mulai mengurangi pasokan bahan bakar ke Jalur Gaza.

Pengurangan itu terjadi hari Minggu dan akan berkurang terus pasokan ke Gaza sampai 15 persen pada akhir minggu ini.

Israel menyatakan keputusan itu untuk menekan warga Gaza agar menghentikan penembakan roket oleh militan Palestina ka Israel.

Namun juru bicara Hamas di Gaza mengatakan langkah itu merupakan “pembalasan kolektif”.

Pasokan bensin akan dikurangi sampai 15 persen pekan ini dari 350.000 liter menjadi 300.000 liter, ujar Shlomo Dror, juru bicara Israel urusan wilayah pendudukan kepada BBC.

Pasokan diesel akan dikurangi 10 persen dari 1,4 juta liter menjadi 1,25 juta litter per minggu.

Pejabat Uni Eropa membenarkan kepada BBC bahaw pasokan bahan bakar ke pembangkit listrik Gaza telah berkurang.

Produser BBC Rushdi Abu Alouf di Gaza menyatakan, pengurangan pasokan itu belum dirasakan oleh warga Gaza.

Langkah itu dikecam Hamas yang menguasai teritori tersebut dan juga dikecam sejumlah organisasi internasional.

“Keputusan Israel itu merupakan kejahatan nyata terhadap 1,5 juta orang Palestina di Gaza,” ujar juru bicara Hamas Taher Nouno.

“Kami di pemerintahan Hamas mempertimbangkan keputusan itu sebagai hukuman secara kolektif”, katanya.

Tembakan roket

Pengurangan bahan bakar itu juga dikecam Uni Eropa.

“Kami memahami penderitaan di Israel karena berlanjutnya serangan roket dari Gaza,” ujar Benita Ferrero-Waldner, komisaris Uni Eropa urusan luar negeri seperti dikutip kantor berita Reuters.

Namun dia menambahkan bahwa kebijakan Israel itu “akan mengakibatkan dampak sangat buruk bagi kehidupan penduduk setempat” dan tidak menekan Hamas dan kelompok militan lainnya.

“Tidak boleh ada hukuman kolektif,” katanya.

Namun pejabat Israel menegaskan, langkah itu tidak menyebabkan kesulitan hidup.

“Kebijakan in tidak akan menyebabkan krisis kemanusiaan,” ujar Dror.

“Ambulans masih akan beroperasi dan rumah sakit juga masih bisa berjalan,” tambahnya.

Pejabat Israel juga mengatakan, Israel akan mengurangi pasokan listrik ke Gaza dalam beberapa minggu mendatang.

Roket yang ditembakan militan Palestina dari Gaza hampir terjadi setiap hari.

Israel menarik semua pemukimannya dari Gaza tahun 2005.

Namun militan Palestina menyatakan, mereka menanggapi berlanjutnya agresi Israel di Gaza dan Tepi Barat.(BBC ; 29 Oktober, 2007 – Published 20:12 GMT)

Comment :

PBB hanya bisa mengkritik, namun tidak berbuat apa-apa. Bandingkan sikap PBB terhadap Irak, Iran, Afghanistan. Semakin jelas, PBB adalah alat kekuasaan politik negara-negara kolonial seperti AS, Inggris dan sekutunya.

Baru-baru ini keinginan untuk kembali menawarkan Pancasila seabagai satu-satunya asas yang harus dianut oleh paratia-partai politik (parpol) kembali mencuat. Setidaknya hal itu muncul ketika pemerintah, melalui RUU tentang revisi UU Parpol yang sekarang ini sedang dibahas di DPR, mengusulkan agar asas parpol tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD ’45, atau perlunya menjadikan Pancasila satu-satunya asas parpol. Maka secara spontan pula sebagian parpol tegas menghindarinya bahkan menolaknya.Kita bisa maklum karena selain sebagian di antara parpol itu ada yang secara tegas menyatakan berasaskan Islam dan atau ada juga yang menggunakan terminologi lain, juga didasarkan pada pemikiran yang tidak mau mempersamakan antara ideologi atau dasar negara dan asas parpol. Itu semua dianggap sebagai bagian dari ekspresi berdemokrasi di era reformasi ini, dengan dasar argumen yang masing-masing memiliki fondasi filosofis yang juga kuat.Tak perlu eksplisit
Pertanyaannya, salahkah kalau tak (mau) mencantumkan asas Pancasila? Atau, apakah mereka yang tak mencantumkan asas Pancasila itu lantas dikatakan ‘tak Pancasilais’? Harap jangan terlalu tergesa-gesa memvonisnya. Soalnya, setiap parpol atau bahkan setiap kelompok masyarakat memiliki agenda sendiri-sendiri, di mana asas merupakan pernyataan abstrak dari spesifikasi perjuangan masing-masing. Tepatnya, asas merupakan faktor pembeda utama dari suatu parpol atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, dan sekaligus memastikan eksistensi atau jati dirinya.Kendati demikian mereka itu bukan berarti menyimpang dari Pancasila sebagai dasar negera kita. Mengapa?Pertama, seluruh masyarakat bangsa ini telah memposisikan Pancasila sebagai fondasi abstrak yang mendasari dan melingkupi seluruh kehidupakan kenegaraan kita. Ia merupakan nilai luhur yang bersifat umum, diyakini sebagai ideologi negara yang membedakannya dengan ideologi-ideologi negara di luar Indonesia. Dan, karena merupakan suatu nilai abstrak yang diyakini oleh masyarakat bangsa ini, maka posisinya lebih tepat disebut sebagai ‘agama sosial’ atau ‘civic religion’.Parpol dan atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada seperti ormas dan sejenisnya, meski tidak mencantumkan Pancasila sebagai asas, mereka sebenarnya sudah mereka merupakan bagian dari penganut civic religion itu. Sebab, mereka-mereka itu merupakan warga bangsa yang tinggal dalam wilayah NKRI, yang harus tunduk pada seluruh aturan negara yang berideologikan Pancasila.Kedua, dengan mencantukan agenda perjuangan speifik yang dinyatakan secara abstrak sebagai asas, masing-masing parpol dan atau kelompok masyarakat bisa secara terarah mengamalkan atau mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Pencantuman agama tertentu sebagai asas parpol, misalnya, harus dilihat sebagai bagian dari perjuangan untuk membumikan sila pertama dari Pacasila (Ketuhanan Yang Maha Esa). Atau, mereka mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila lainnya berdasarkan ajaran agama masing-masing. Semua ini, tentu saja harus terlebih dahulu dipahami bahwa setiap orang atau kelompok yang ingin menjalankan ajaran agamanya masing-masing merupakan bagian elementer-substansial dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri.Memang, kalau setiap parpol atau kelompok masyarakat mencantumkan Pancasila sebagai asasnya tidak ada masalah. Tetapi tak perlu heran kalau agenda perjuangan mereka juga bersifat umum, di mana boleh jadi tak akan menjadi perangsang untuk memperoleh pendukung lebih banyak. Sebab, ternyata agenda yang diperjuangkannya lebih bersifat umum, sementara kepentingan masyarakat dari waktu ke waktu terus berubah, di mana sejatinyalah parpol atau kelompok masyarakat menjawabnya juga sesuai dengan kebutuhan. Tepatnya, barangkali, asas parpol dan atau kelompok-kelompok masyarakat juga bisa berubah setiap saat dengan ketentuan harus dipastikan tetap dalam bingkai nilai-nilai Pancasila.Persoalan bangsa sekarang ini sebenarnya bukan lagi pada pedebatan soal formalitas asas Pancasila atau bukan, melainkan lebih pada praktik kehidupan yang sudah menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada era orde baru di mana Pancasila dijadikan sebagai doktrin, justru berbagai penyimpangan terhadap nilai-nilai substansial dari Pancasila terjadi di mana-mana. Apalagi kemudian nilai-nilai doktrinal ideologis itu ditafsirkan berdasarkan kepentingan pihak yang berkuasa, sehingga kebenarannya bukan saja menjadi sangat relatif melainkan sekaligus merupakan bagian dari kesalahan fundamental. Bukankah sumber dan sekaligus yang memahami nilai-nilai keindonesian yang abstraksinya terkonstruksi dalam Pancasila itu terus hidup dalam masyarakat dengan tafsir subjektif-objektifnya masing-masing?Nilai-nilai Pancasila merupakan produk sosial kolektif atau nilai-nilai luhur yang diwariskan dan terkonstruksi dalam masyarakat di mana negara hanya membingkainya, sehingga tafsirnya pun tidak boleh menjadi monopoli suatu kelompok atau kekuasaan tertentu. Yang terpenting dalam konteks ini adalah bahwa karena nilainya sangat luhur dan idealistik, maka ia menjadi filter penyaring dari segala kehendak, kecenderungan praktik, dan nilai yang buruk. Di sini, negara berperan sebagai pemelihara nilai-nilai itu, dan sekaligus membentengi masyarakat agar tidak terasuki oleh nilai-nilai yang merusak tatanan idealistik-luhur yang ada itu.Di era reformasi sekarang ini, memang sangat terasakan praktik dan atau perilaku masyarakat terutarama para penyelenggara negara menjadi bablas. Korupsi, kolusi, konspirasi, suap-menyuap, dan perilaku sejenisnya marak terjadi. Kebijakan otonomi daerah ternyata tidak merupakan tahapan untuk perbaikan pemerintahan sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila, melainkan sebagai wujud dari desentralisasi dan pembiaran terhadap praktik pemerintahan yang buruk. Dan, sudah pasti semua itu merupakan wujud penyimpangan nilai-nilai substansial dari Pancasila.Parpol menjadi wahana resmi memprotek segala penyimpangan nilai-nilai Pancasilais itu. Tak ada yang secara signifikan berdaya melawan kesewenangan para penyelenggara parpol, padahal sebagian di antara mereka mencantumkan Pancasila, atau lebih dahyatnya lagi, mencantumkan label suatu agama sebagai asasnya.Semua ini, jelas-jelas merupakan wujud dari penyimpangan terhadap Pancasila yang terus saja ditoleransi. Pertanyaannya kemudian, masih pantaskah kita menyatakan bahwa para pengurus parpol kita yang terjebak pada praktik pragmatis yang merusak keluhuran itu disebut Pancasilais? Disadari memang, bahwa memudarnya nilai-nilai ‘civic religion’ ini berjalan bersamaan dengan lepasnya monopoli, kendali, dan hegemoni negara. Kekuasaan yang lahir di atas legitimasi rakyat yang kuat pun ternyata tak mampu menjadi pengendali untuk tegaknya kembali nilai-nilai ’agama sosial’. Sementara kekuasaan parpol yang begitu dominan dengan membangun suatu jaringan mengarahkan pada kecenderungan ’semua bisa halal kalau para elite parpol yang berkonspirasi itu sudah tak mempersoalkannya’.Langkah mendesak
Kondisi seperti ini memang sangat memprihatinkan. Seharusnya pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat tak bisa tinggal diam dan perlu melakukan sesuatu yang siginifikan. Ini tentu saja kalau pemerintahan yang memiliki legitimasi sosial langsung dari rakyat itu memiliki kesadaran untuk berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik.Caranya? Pertama, pemerintah harus mulai dengan melakukan kontrol internal, semacam pengawasan melekat. Karena terus terang saja, kerusakan negara sekarang ini sangat parah dan sistematis. Para penguasa di daerah otonom itu umumnya memanfaatkan kekuasaannya dengan memapankan jaringan pendukung di parpol-parpol afiliasinya untuk selalu mengamankan atau melindungi kejahatan aparatnya di daerah otonom.Kedua, melakukan pembenahan terhadap parpol-parpol dimulai dengan membereskan hal yang secara langsung bisa dikendalikan oleh pihak pemerintahan pilihan rakyat. Para parpol yang berkuasa haruslah memberikan contoh untuk secara langsung dijadikan acuan oleh parpol-parpol yang berada di luar kendalinya. Sebab tanpa upaya ini, pelanggaran substansial dari nilai-nilai Pancasila terus terjadi. Persoalannya, apakah para pemimpin parpol yang masuk dalam jaringan kekuasaan sekarang ini mau berbuat untuk itu? Rasanya sulit untuk dijawab ‘ya’, karena istilah ’mumpung’ masih benar-benar dipraktikkan oleh mereka.Ikhtisar
- Pancasila sudah menjadi nilai-nilai dasar yang tidak perlu harus secara eksplisit dinyatakan sebagai asas bagi parpol atau kelompok masyarakat yang lain.
- Lagipula, penyebutan secara eksplisit Pancasila sebagai asas itu tidak menjamin terhindarnya pelanggaran substansial terhadap nilai-nilai dasar tersebut.
- Karena itu, wacana untuk mendorong agar Pancasila menjadi asas tunggal bagi parpol menjadi tidak relevan.(Republika; Kamis, 25 Oktober 2007)