POLITIK BALIHO DAN PILKADA

Politik Baliho dan Pilkada POLITIK pencitraan diri sudah menjadi semacam obat kuat dalam pemilihan kepala daerah. Bakal calon kepala daerah mulai berlomba-lomba membentuk pencitraan diri dan lembaga yang menjual jasa pencitraan pun tumbuh menjamur.Pencitraan diri masuk kamus politik Indonesia, terutama pada Pemilihan Presiden 2004. Khasiat pencitraan itu cukup ampuh karena sang pemenang bukan berasal dari partai besar. Popularitas pemenang justru melebihi ketenaran partai pengusung.Ironisnya, pembentukan citra diri itu sering menempuh jalan pintas. Tidak jarang pula menabrak seluruh etika dan estetika, bahkan terang-terang melanggar peraturan/perundang-undangan.Pelanggaran etika misalnya memasang baliho dan foto diri sang bakal calon kepala daerah dalam kemasan iklan layanan masyarakat. Biaya pemasangan itu diambil dari kas daerah. Pelanggaran estetika misalnya baliho dan foto diri itu pun dipajang di lokasi strategis kota tanpa mempertimbangkan keserasian dan keindahan.Maklum, rupa sang bakal calon bukanlah fotogenik yang layak dipajang. Pemasangan baliho dan foto diri bakal calon kepala daerah yang dikemas dalam iklan layanan masyarakat hakikatnya adalah pelanggaran aturan pemilihan kepala daerah. Sebuah bentuk mencuri start kampanye. Pemilihan kepala daerah sebagai kegiatan demokrasi yang menjunjung tinggi sportivitas malah diabaikan, bahkan diinjak-injak.Curi start kampanye itu lebih banyak dilakukan bakal calon incumbent, calon yang masih berkuasa. Fakta itulah yang membuat Wapres Jusuf Kalla gusar.Kegusaran itu diutarakan Kalla yang juga Ketua Umum Partai Golkar dalam temu kader partai berlambang pohon beringin itu pada 18 Oktober di Palembang, Sumatra Selatan. ”Sekarang aneh, banyak calon gubernur, bupati, dan wali kota yang jual foto dan baliho besar-besar,” kata Kalla.Mestinya, para calon incumbent menjadikan lima tahun masa pemerintahan mereka sebagai kampanye. Keberhasilan membangun daerah yang manfaatnya dirasakan rakyatlah kampanye paling efektif dan cerdas. Bukan memasang baliho atau memajang foto diri.Pemasangan baliho dan foto itu justru mencerminkan tabiat buruk pemimpin negeri ini. Bukan rahasia lagi, mereka mendekati rakyat hanya sekali dalam lima tahun yaitu menjelang pemilihan. Mereka mengemis suara rakyat.Setelah terpilih, pada tahun pertama berkuasa, mereka justru sibuk mengumpulkan uang untuk mengembalikan ‘modal’ atau membayar utang selama kampanye. Tahun berikutnya sibuk mengisi pundi-pundi pribadi dan pada tahun terakhir kembali berpikir untuk mempertahankan kekuasaan. Nyaris tidak ada waktu lagi untuk memikirkan rakyat.Para pemimpin bertabiat buruk itu sangat jeli memanfaatkan memori kolektif bangsa ini yang memang pendek. Harus diakui, sebagian besar rakyat menjatuhkan pilihan berdasarkan memori yang pendek itu sehingga membuka pintu maaf atas kesalahan sang pemimpin dalam lima tahun memerintah. Jangan heran, pemimpin yang tidak becus pun bisa terpilih lagi. Itulah risiko pilihan berdemokrasi.Sudah tiba waktunya pemilih memberi sanksi berat kepada pemimpin yang salah urus nasib rakyat. Jangan sekali-kali memilih kembali pemimpin yang tidak berhasil, sekalipun diiming-imingi janji surga dan mimpi indah saat kampanye.Jangan pernah memilih pemimpin hanya karena pengaruh baliho.Sebaliknya, jangan pula segan-segan memilih pemimpin yang terbukti berhasil. Hanya itulah cara ampuh bagi rakyat untuk memberi pelajaran kepada para pemimpin. (Editorial Media Indonesia; 21/10/2007)  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: