MAHAL DEMOKRASI

Ongkos Menjadi Gubernur

Oleh DEDI DHARMAWAN

MESKI masih sekitar delapan bulan lagi, geliat perpolitikan Jawa Barat menyongsong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2008 sudah semakin terasa. Beberapa partai politik saat ini tengah menggodok dan menyeleksi nama para bakal calonnya. Meski kebanyakan di antaranya masih dalam tahap menunggu dan menjajaki setiap perkembangan yang mungkin terjadi, sebagian di antara partai politik ada yang sudah ancang-ancang akan menyebut nama jagonya.

Di sisi lain, tak ketinggalan pula beberapa ormas, kelompok masyarakat, atau organisasi profesi mulai mengeluarkan pernyataan dukungan politiknya terhadap bakal calon tertentu. Menyertai perkembangan itu, sudut-sudut kota disemarakkan pula dengan hadirnya foto-foto besar para kandidat yang kemungkinan akan dijadikan ikon partai politik tertentu untuk diusung pada Pilgub Jabar 2008 mendatang.

Sebagai bentuk dinamika politik tentu itu sangat wajar. Apalagi jabatan gubernur dan wakil gubernur bukan sembarang jabatan. Menengok sedikit kerangka pikir Machiavelisme, siapa pun yang memperoleh kedudukan seperti itu, tersimpul di dalamnya sebuah stigma yang (bisa) cukup menyenangkan, berkuasa, berwenang, dihormati, dan segala fasilitas yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dijamin peraturan perundangan.

Sisi ini bisa benar, lihat misalnya Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam PP itu dinyatakan, selain diberi rumah jabatan, seorang gubernur juga dapat diberikan dua kendaraan dinas jabatan. Sebuah jip dengan kapasitas 4.000 cc dan 1 buah sedan dengan kapasitas 3.000 cc.

Gubernur dan wakil gubernur juga disediakan anggaran biaya penunjang operasional yang besarnya 0,15% dari pendapatan asli daerah. Apabila realisasi PAD Jawa Barat pada 2006 besarnya Rp 3,75 triliun, biaya penunjang operasional Gubernur dan Wagub Jabar untuk tahun 2007 mencapai Rp 5,61 miliar.

Sebagai pejabat negara, gubernur juga berhak atas perlakuan protokoler. Bukan hanya berhak mendapat kawalan para pembantunya di seputar acara resmi, dalam berbagai kesempatan ia juga bisa memperoleh keistimewaan yang (boleh dibilang) diskriminatif jika dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Jangan iri, bila mobil D-1 melenggang, menembus jalan raya, dan kadang-kadang menyebabkan jalan raya jadi tambah macet. Juga, setiap harinya seorang Kasubag Rumah Tangga akan senantiasa siap mengurus berbagai keperluan dinasnya dari A sampai Z.

Unsur finansial

Syarat untuk dapat menjadi Gubernur Jawa Barat dikupas oleh Dr. H. Sunatra dalam “PR” edisi 19 September 2007. Syarat seorang pemimpin Jawa Barat yang benar-benar masagi dari tulisan itu berisi adanya keharusan terpenuhinya berbagai tuntutan moril dan materiil, selain mampu memenuhi batasan normatif seperti diatur UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, PP No. 6 Tahun 2005, serta perangkat peraturan perundangan lainnya. Sayang, tulisan itu tidak memuat secara terperinci syarat aktual lainnya yang sebenarnya merupakan ciri khas proses pelaksanaan demokrasi akhir-akhir ini, yaitu harus mampu secara finansial.

Memang, syarat ini sebenarnya agak kurang enak dan kurang etis dibicarakan. Namun, dalam era transparansi seperti sekarang ini rasanya membicarakan hal seperti itu sudah bukan sesuatu yang mesti ditabukan lagi. Apalagi bila hal itu menyangkut urusan jabatan publik.

Realitas tuntutan demokrasi yang menuntut keandalan secara finansial saat ini sudah merupakan sesuatu yang sulit ditolak keberadaannya. Pada satu sisi, kita bisa setuju bila ada orang mengatakan kalau hal itu jangan terlalu dikedepankan. Sulit dibantah bila pelaksanaan demokrasi yang di dalamnya menuntut adanya kebutuhan barang dan jasa, dinamika massa atau penggiringan opini publik, esensinya merupakan bagian kegiatan ekonomi yang tentu di dalamnya harus melibatkan arus pergerakan dan dukungan keuangan.

Ada dampak negatif yang bisa muncul bila masalah finansial ini terlalu ditonjolkan. Utamanya adalah adanya kekhawatiran munculnya kesan seolah proses demokrasi seperti dalam pilgub saat ini merupakan bentuk legitimasi atas makin tumbuhnya budaya demokrasi yang bertumpu pada nilai-nilai materialisme. Hanya yang kaya yang memiliki kesempatan, sementara yang lain tidak.

Akan tetapi apa boleh buat, tanpa mengecilkan arti semangat juang dan loyalitas para pendukung suatu calon/simpatisan partai, tetap saja pada tataran operasional di lapangan dukungan dana itu harus ada. Bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan uang makan, rokok, atau uang bensin bagi fasilitator politik di tataran bawah. Namun, bukan mustahil pula proses demokrasi seperti dalam pilgub ini menjadi bagian dari kegiatan para pialang politik kelas tinggi guna mendapat keuntungan sesuai dengan sisi kepentingannya masing-masing.

Prediksi belanja bakal calon gubernur

Tanpa bermaksud memengaruhi laju proses demokrasi dalam memilih gubernur, ada baiknya bila kita mencoba menghitung berapa angka ideal yang diperlukan untuk mengikuti proses Pilgub Jabar.

Karena sifatnya “hiburan”, tentu perhitungan di bawah ini tidak merefleksikan kenyataan yang akan benar terjadi pada proses Pilgub Jabar 2008. Perhitungan di bawah ini adalah sekadar angka fiksi politik. Walaupun–setidaknya menurut versi penulis–data kebutuhan itu diupayakan mendekati asumsi tren politik yang disesuaikan dengan kewajaran tingkat harga pasar.

Menjadi gubernur dengan jumlah penduduk sekitar 39 juta jiwa, terdiri atas 26 kabupaten/kota, 599 kecamatan, dan 2.828 desa/kelurahan, jelas membutuhkan biaya besar. Apabila jumlah pemilih Jawa Barat berdasarkan data pemilih pada Pemilu Legislatif 2003 berjumlah 26.016.975 jiwa dan sepersepuluhnya saja harus kebagian kaus berharga Rp 7.500,00 per buah, maka akan dibutuhkan uang Rp 19,5 miliar.

Apabila seluruh kecamatan masing-masing dipasang 10 spanduk biasa yang panjangnya 6 meter, dengan asumsi harga per meter Rp 10.000,00, diperlukan biaya, Rp 359,4 juta. Bila ingin ditambah baligo plastik dengan foto besar sebagaimana saat ini banyak ditemui di jalan raya, dan satu baligo diasumsikan Rp 75.000,00 per buah untuk 599 kecamatan dengan jatah per kecamatan 5 bulan, perlu biaya Rp 224,63 juta. Sementara untuk pamflet/brosus/kalender/cenderamata bila dihitung rata-ratanya per buahnya Rp 500,00 dicetak 1 juta lembar misalnya, diperlukan biaya Rp 500 juta.

Dana lainnya juga diperlukan untuk keperluan fasilitas kampanye yang bukan berbentuk alat peraga. Apabila di satu kecamatan ada 10 orang fasilitator yang bertugas memasang spanduk, membagikan brosur, atau melakukan pekerjaan lainnya, dan mereka diberi uang makan dan rokok sekitar Rp 20.000,00/per hari, kemudian proses pelaksanaan kegiatan diasumsikan berlangsung 7 hari saja (dari 14 hari waktu kampanye), kebutuhan dananya mencapai Rp 838,6 juta. Sementara untuk fasilitator di 26 kab./kota, bila ada 10 orang per kab./kota, dengan biaya makan minum per orang Rp 30.000,00 selama 7 hari akan butuh dana Rp 54,6 juta.

Selain kebutuhan dana di atas, perlu juga diperhitungkan dukungan BBM dan mobilitas komunikasi. Apabila dalam satu kecamatan terdapat 10 orang perlu BBM 5 liter per orang/hari, untuk waktu 7 hari, diperlukan dana Rp 943,43 juta. Bila jatah pulsa untuk komunikasi Rp 10.000,00 per orang untuk 10 orang selama 7 hari di 599 kecamatan, perlu biaya Rp 419,3 juta.

Keseluruhan angka di atas bila diakumulasikan akan berjumlah Rp 22.839.950.000,00. Cukupkah angka itu? Belum tentu juga. Sebab angka itu hanya tertuju pada perhitungan fixed cost yang dapat dihitung dengan harga pasar. Ada pengeluaran biaya lain yang nonfixed cost yang sulit diprediksi berapa besarnya. Itu bisa tertuju misalnya untuk biaya iklan media cetak dan elektronik, atau biaya pertemuan dengan para tokoh/elite politik atau tokoh masyarakat.

Hitungan ekonomis

Mengingat dilihat dari sisi ekonomi uang yang dikeluarkan bisa cukup besar, tentunya kita boleh bertanya, seandainya terpilih jadi gubernur, bisakah uang itu kembali? Bila hitungannya mendekati angka fiksi di atas, rasanya siapa pun yang akan menjadi gubernur jangan pernah berharap biaya politik yang telah dikeluarkannya bakal kembali.

Soalnya, PP 109/2000 menetapkan gaji pokok gubernur Rp 3 juta per bulan. Jika ditambah tunjangan-tunjangan, jumlah totalnya paling antara Rp 25 hingga Rp 30 jutaan per bulan. Kalau semua uang itu ditabung selama lima tahun, paling akan terkumpul Rp 1,8 miliar.

Bagaimana dengan biaya penunjang operasional kepala daerah? Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 dan No. 26 Tahun 2006 sudah memerinci demikian ketat segala bentuk pengeluaran pejabat daerah. Jadi tidak bisa macam-macam.

Biaya politik untuk jadi gubernur Jabar secara ekonomi memang bisa sangat mahal. Meski begitu, tentang sudah bukan kelasnya lagi bagi seorang calon pemimpin setaraf pada bakal calon gubernur atau wakil gubernur untuk terfokus pada pikiran yang amat sederhana itu.

Bagi negarawan, politisi, dan pejabat setingkat gubernur, segala investasi yang ditanamkannya dianggap telah kembali dan membuahkan hasil hanya oleh kehadiran satu hal saja. Yaitu segala kerja keras dan pengorbanannya telah memberikan kepuasan, kesenangan, dan ketenangan bagi masyarakat dan aparatnya.*** 

Penulis, mantan wartawan/alumnus Fak. Hukum Unpad 1989/Sekjen Komite Peduli Jawa Barat/PNS pada Sekretariat DPRD Jabar.

(Pikiran Rakyat : Selasa, 30 Oktober 2007)

Comment :

Meskipun biaya pilkada dan birokrasi demikian besar, namun rakyat jauh dari kemakmuran dan kesejteraan. Inilah demokrasi , yang hanya menguntungkan segelintir orang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: